Pemkot Surabaya Dapat 55 Keluhan dari JAGA Bansos KPK
Eksekutor Pekerjaan (Plt) Juru Bicara Bagian Penjagaan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, Pemerintah Kota (Pemerintah kota) Surabaya memperoleh keluh kesah paling banyak dari masyarakat berkaitan pertolongan sosial lewat aplikasi JAGA Bantuan sosial punya KPK. Pemerintah kota Surabaya pastikan jika sampai sekarang ini mereka baru mendapatkan 55 laporan yang telah dilakukan tindakan.
Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari sampaikan, sekarang ini faksinya baru terima 55 laporan dari aplikasi JAGA Bantuan sosial itu. Semua keluh kesah itu juga telah dilakukan tindakan. Rinciannya, 40 masalah usai, 1 masalah dalam proses, serta bekasnya menanti tanggapan pelapor.
"Jadi, keseluruhan pengaduan masuk di Pemerintah kota Surabaya per ini hari (Jumat) ada 55. Dari keseluruhan itu, 15 posisi usai serta 1 dalam proses dilakukan tindakan. Sedang 14 laporan, belumlah ada tanggapan dari pelapor (posisi dari KPK)," katanya, Jumat (11/9/2020).
Perhatikan Beberapa Hal Sebelum Memulai game slot Live Casino Selanjutnya Basari menjelaskan jika laporan yang masuk di faksinya bukan tentang penyelewengan Bantuan sosial seperti penyimpangan atau pengurangan jumlah pertolongan. Sampai sekarang ini laporan didominasi keluh kesah masyarakat yang tidak terima Bantuan sosial, walau sebenarnya mereka berasa terpengaruh.
"Jadi kami tekankan jika rerata pengaduan yang diterima Pemerintah kota Surabaya bukan penyelewengan, tetapi belum terima, kemungkinan itu masyarakat baru terpengaruh. Kan memanglah belum tertera, serta selama tidak terima double (pertolongan) kan pasti diolah serta jika memang wajar pasti dikasih," katanya.
Basari menjelaskan jika beda 4 laporan yang dikatakan oleh KPK itu peluang laporan yang belum diverifikasi oleh KPK. Akhirnya 4 laporan itu belum masuk pada account Pemerintah kota Surabaya untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan.
"Kami melihat di login-nya pemerintah kota 4 laporan itu belum masuk. Bermakna oleh KPK itu belum dilanjutkan ke pemerintah kota sebab masih perlu diverifikasi. Kan laporan itu harus diverifikasi dahulu oleh KPK sebelum dilanjutkan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk dilakukan tindakan," tuturnya.
Dia mengharap masyarakat tidak menyangsikan Pemerintah kota Surabaya berkaitan Bantuan sosial. Sampai sekarang ini belumlah ada penemuan penyelewengan yang dilaksanakan. Disamping itu penyisiran pada masyarakat yang terpengaruh COVID-19 dengan cara ekonomi terus dilaksanakan supaya masyarakat yang memiliki hak dapat merasai Bantuan sosial.
"Karena itu sampai sekarang ini Camat serta Lurah terus cari masyarakat mana saja yang terpengaruh. Kami perlu tekankan jika pemerintah kota benar-benar fast response bila ada beberapa keluhan seperti ini. Faktanya, kita telah mengakhiri 40 laporan, sebab kami langsung menindaklanjuti," tutupnya.
